E-Clinic (PTSP Aceh)

FLOWCHART KLINIK LAYANAN PERIZINAN

Pelayanan perizinan elektronik melalui sistem OSS 1.1 dan si Cantik Cloud dirancang untuk memberi kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh perizinan dan non perizinan berusaha secara mudah, cepat, dan murah. 

Akan tetapi, dalam perjalanan pelayanannya perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh ditemukan fakta bahwa tidak semua masyarakat pelaku usaha dapat segera menyesuaikan diri dengan sistem pelayanan perizinan elektronik tersebut. 

Mereka acap mengeluh karena mengalami kesulitan saat mau membuka akun, melakukan registrasi, dan meng-upload dokumen, ke dalam sistem OSS dan si Cantik Cloud. Keluhan itu disahuti dengan suatu inovasi solutif, yakni membuka Klinik Pelayanan Perizinan di DPMPTSP Aceh sejak tahun 2019. 

Masyarakat dunia usaha yang mengalami kesulitan membuka akun, melakukan registrasi, mempersiapkan dokumen elektronik, dan meng-upload dokumen ke sistem OSS 1.1 dan si Cantik Cloud, datang ke Klinik Layanan Perizinan di DPMPTSP (Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu, PTSP) Aceh. 

Pada Klinik Pelayanan Perizinan petugas Front Office atau tim teknis memandu masyarakat pelaku usaha (pemohon izin) di desk klinik. Pada desk klinik petugas Front Office dan staf teknis bersama pemohon mempersiapkan dokumen elektronik, membuka akun, melakukan registrasi, dan meng-upload dokumen sesuai dengan jenis perizinan dan non perizinan yang dibutuhkan. 

Layanan berbantuan tersebut dimungkinkan karena Klinik Perizinan dilengkapi dengan unit komputer, scanner unit, dan jaringan internet dengan speed yang memadai, sehingga masyarakat pelaku usaha merasa puas karena kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dapat diatasi di Klinik Pelayanan Perizinan PTSP Aceh. 

Kemudian, sejalan dengan semangat reformasi sistem pelayanan perizinan dan non perizinan dengan prinsip trust but verfity; pelayanan dimudahkan dengan pengawasan terkoordinasi, transparan dan akuntabel. Reformasi pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang mudah, cepat, dan efisien. 

Hal tersebut sesuai dengan Undanga-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan perundangan-undangan turunannya, antara lain, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.

Menyahuti semangat reformasi sistem pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko tersebut, klinik pelayanan perizinan PTSP Aceh pun menyesuaikan diri. Pelayanan pada Klinik Perizinan PTSP Aceh dibagi menjadi tiga desk. Selain masih mempertahankan desk pelayanan langsung, membuka desk pelayanan via telepon, dan desk pelayanan online melalui zoom, seperti tampak pada alur proses di bawah ini.

ALUR PROSES PERIZINAN BERUSAHA MELALUI OSS-RBA 

Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran Online Single Submission (OSS) berbasis risiko dalam perizinan berusaha di Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta, Senin, 9 Agustus 2021. 

 

Presiden berharap agar iklim kemudahan berusaha di Indonesia menjadi semakin baik, lebih cepat, dan lebih efisien, melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. 

Sistem Online Single Submission Berbasis Risiko (OSS-RBA) wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (KPBPB).

Kegiatan usaha diklasifikasikan menurut tingkat risikonya atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. KBLI tersebut sudah ditanam ke dalam sistem OSS-RBA dengan empat tingkat risiko sebagai berikut; 

  1. Kegiatan Usaha dengan tingkat Risiko Rendah, Pelaku Usaha wajib mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan Identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dan juga berlaku sebagai SNI (Standar Nasional Indonesia)
  2. Kegiatan Usaha dengan tingkat Risiko Menengah Rendah, Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk persyaratan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS.
  3. Kegiatan Usaha dengan tingkat Risiko Menengah Tinggi, Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar yang wajib diverifikasi. NIB dan Sertifikat Standar merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
  4. Kegiatan Usaha dengan tingkat Risiko Tinggi, pada bagian ini Pelaku Usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin dan Sertifikat Standar jika dibutuhkan. Persyaratan untuk penerbitan Izin, pemenuhan persyaratan termasuk Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan NIB sekaligus Izin sebagai perizinan berusaha berlaku untuk tahap operasional dan komersial. 

Online Single Submission (OSS) berbasis risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi ke dalam kedua kelompok besar, yaitu Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro dan Kecil (Non UMK). Pemohon mengajukan permohonan perizinan berusaha dengan cara meng-upload dokumen persyaratan sesuai KBLI ke sistem OSS BRA. 

Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) atau Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) teknis melakukan verifikasi berkas yang diajukan pemohon di dalam sistem OSS RBA. Kemudian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh menilai hasil verifikasi dokumen oleh SKPA teknis. Apabila dokumen tidak lengkap sesuai ketentuan, maka dikembalikan kepada pemohon. 

Sebaliknya, apabila dokumen tersebut sudah memenuhi syarat dan lengkap maka DPMPTSP Aceh menyetujui izin yang diajukan oleh pemohon, dan kemudian pemohon mencetak sendiri perizinan berusaha melalui OSS BRA. Alur proses tersebut sebagaimana skema di bawah ini.

Pelayanan Perizinan melalui SiCantik Cloud

SiCANTIK merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah secara GRATIS. SiCANTIK sendiri merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) untuk perijinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). 

Dasar SiCantik Cloud yakni Inpres No. 3 Tahun 2003 yang berbunyi Pengembangan e-Government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. 

SiCantik Cloud juga berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non-Perizinan oleh PTSP wajib menggunakan pelayanan secara elektronik (PSE). Terkait dengan PTSP daerah dijelaskan dalam Permendagri Nomor 138 Tahun 2017. SiCANTIK Cloud mendukung implementasi OSS untuk daerah sesuai Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Ada dua alur proses penerbitan perizinan berusaha melalui SiCantik Cloud, yakni penerbitan izin tanpa melalui peninjauan lapangan, dan dengan peninjauan lapangan. Di bawah ini merupakan alur proses penerbitan perizinan berusaha tanpa peninjauan lapangan.

Apabila permohonan dan dokumen persyaratan tidak lengkap petugas FO akan mengembalikan dokumen kepada pelaku usaha melalui SiCantik Cloud juga. Sebaliknya, apabila dokumen lengkap diteruskan ke staf teknis untuk dibuat draf izin via SiCantik. Selanjutnya draf izin diverifikasi oleh kepala Seksi dan diteruskan kepada kepala bidang  untuk penetapan izin. 

Kemudian, setelah ditetapkan izin oleh bidang teknis diteruskan kepada Kepala DPMPTSP Aceh untuk ditandatangani secara elektronik. Selanjutnya staf teknis mencetak izin dan notifikasi. Selanjutnya staf FO melakukan pengarsipan, dan pengusaha dapat mencetak izin secara mandiri melalui SiCantik Cloud. Proses ini mulai dari awal hingga akhir dilakukan dalam sistem SiCantik Cloud. 

Sedangkan alur proses perizinan melalui SiCantik Cloud yang membutuhkan peninjauan lapangan digambarkan dalam skema di bawah ini.

Pelaku usaha mengajukan permohonan melalui sistem elektronik SiCantik Cloud. Petugas Front Office (FO) DPMPTSP Aceh melakukan verifikasi permohonan dan dokumen yang diajukan pelaku usaha melalui Online Single Submission Berbasis Risiko (OSS BRA) dan menginput ke sistem SiCantik Cloud. 

Apabila permohonan dan dokumen persyaratan tidak lengkap petugas FO akan mengembalikan dokumen kepada pelaku usaha melalui SiCantik Cloud juga. Sebaliknya, apabila dokumen lengkap diteruskan ke staf teknis untuk direncanakan jadwal kunjungan observasi lapangan. Setelah melakukan observasi di lapangan, staf teknis Menyusun Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 

BAP yang disusun oleh staf teknis diverifikasi oleh kepala seksi teknis sesuai bidang usaha yang diajukan. Apabila BAP tidak lengkap dikembalikan kepada staf FO. Sebaliknya, bila dinilai sudah lengkap maka Kembali kepada staf teknis untuk dibuat draf izin. Draf izin yang sudah dibuat staf teknis kembali diverifikasi oleh kepala seksi dan diteruskan kepada kepala bidangnya untuk penetapan izin.   

Kemudian, setelah ditetapkan izin oleh bidang teknis diteruskan kepada Kepala DPMPTSP Aceh untuk ditandatangani secara elektronik. Selanjutnya staf teknis mencetak izin dan notifikasi. Lebih lanjut staf FO melakukan pengarsipan, dan pengusaha dapat mencetak izin secara mandiri melalui SiCantik Cloud. Proses ini mulai dari awal hingga akhir dilakukan dalam sistem SiCantik Cloud.