DPMPTSP Gelar Coffee Morning Ekosistem Investasi dan Akses Keuangan
Banda Aceh (1 April 2022). DPMPTSP Aceh menggelar kegiatan Coffee Morning dan Brainstorming tentang perbaikan ekosistem investasi dan akses keuangan. Acara coffee morning ini dilaksanakan di Ruang Rapat DPMPTSP dan dihadiri oleh regulator sektor keuangan, pelaku sektor keuangan dan pelaku sektor rill. Kepala DPMPTSP Aceh, Marthunis, mengatakan bahwa coffee morning dan brainstorming ini bertujuan untuk mencapai tujuan bersama, yaitu peningkatan realisasi pembiayaan, perluasan usaha dan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui akses keuangan yang lebih efisien.
Kepala Tim Perumusan Kebijakan Bank Indonesia, Yon Widiyono, memberikan optimisme bahwa dengan penerapan sistem keuangan Syariah secara menyeluruh di Aceh seharusnya menjadi nilai jual tersendiri bagi peningkatan realisasi investasi di Aceh. Sementara, Robby, Direktur Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Banda Aceh menampilkan data bahwa terdapat penurunan pembiayaan dan asset perbankan pasca konversi perbankan Syariah di Aceh. Robby mempersilahkan pelaku perbankan untuk melakukan inovasi produk pembiayaan dalam rangka mendongkrak realisasi pembiayaan di Aceh.
Beberapa pengusaha sektor riil mengharapkan layanan yang diberikan oleh perbankan Syariah di Aceh sama baiknya dengan layanan yang diberikan oleh perbankan konvensional. “Kami mengharapkan layanan letter of credit (LC) perlu dipermudah di perbankan Syariah karena kami banyak berhubungan dengan pihak di luar negeri” imbuh Yusri dari PT. Samana Citra Agung, perusahaan yang berencana membangun industri Semen di Kabupaten Pidie. Begitu juga dengan Almer Hafiz Sandy dari PT. Yakin Pasifik Tuna yang meminta agar nilai nisbah (bagi hasil) equivalen dan nilai tukar valuta asing di perbankan Syariah perlu kompetitif dibanding bank konvensional. “PT Yakin Pasifik Tuna melakukan ekspor produk ikan tuna ke luar negeri dan menerima pembayaran dengan nominasi dolar. Jika nilai beli dolar di perbankan Syariah lebih rendah atau tidak kompetitif, maka akan merugikan perusahaan” tambah Almer.
Selanjutnya Reza Idria dari PT. Kande Agung mengharapkan plafon pembiayaan di Aceh dapat diperbesar. “Untuk meningkatkan plafon pembiayaan dan berbagi risiko, perbankan Syariah di Aceh dapat melakukan sindikasi pembiayaan untuk proyek strategis di Aceh” usul Reza. Zoelfikri, pengusaha pariwisata, meminta agar layanan ATM dan transfer uang ke luar negeri dapat ditingkatkan. “Saat ini arus wisatawan mulai bergeliat. Banyak wisatawan domestik tidak membawa banyak uang cash, karena itu diperlukan lebih banyak ATM di tempat-tempat wisata” pinta pria yang lebih dikenal dengan sebutan Joel Bungalow.
Menanggapi permintaan para pengusaha sektor riil tersebut, Wisnu Sunandar, CEO Regional Bank Syariah Indonesia untuk Aceh mengatakan bahwa pada dasarnya semua layanan yang diberikan oleh bank konvensional dapat pula dilayani oleh bank Syariah. “BSI selalu berkomitmen meningkatkan layanan. Bahkan kami baru saya mengganti 200 dari 700 ATM BSI untuk meningkatkan layanan penarikan di seluruh Aceh” tambah Wisnu. Terkait dengan nilai tukar valuta asing dan tingkat nisbah pembiayaan, BSI berusaha untuk selalu kompetitif dengan perbankan lainnya. Bob Rinaldy, Direktur Bisnis PT.Bank Aceh Syariah, melaporkan masih ada perlakuan yang berbeda untuk bank Syariah. “ketika kami ingin menjadi mitra penjamin sistem resi gudang, ternyata belum ada aturan di tingkat pusat bahwa bank Syariah dapat mendapatkan subsidi dalam pengelolaan SRG.” Jelas Bob. Beliau mengharapkan Pemerintah Aceh dapat mendorong pemerintah pusat untuk memberikan kebijakan yang setara kepada perbankan Syariah. Begitu juga perwakilan bank Syariah lainnya seperti Bank Bukopin Syariah , Bank CIMB Syariah, MayBank Syariah dan Bank Danamon Syariah mengharapkan ada perlakuan yang sama antar perbankan Syariah di Aceh sehingga dapat mendorong kompetisi yang sehat dan meningkatkan efisiensi akses keuangan di Aceh.
Kepala DPMTPSP Aceh mengingatkan bahwa akses keuangan merupakan salah satu penentu bagi terlaksananya investasi. “Dalam kondisi globalisasi saat ini, Aceh harus lebih efisien dan lebih teroganisir dari daerah lain jika ingin investasi datang ke sini, termasuk akses kuangan di Aceh harus lebih efisien dan berkualitas” imbuh Marthunis. Untuk itu, Marthunis mengatakan DPMPTSP Aceh akan bekerja sama dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan di Aceh memantau kondisi daya saing (competitiveness) sektor keuangan sebagai bagian dari perbaikan ekosistem investasi di Aceh.
